konflik pertanahan yang selalu meningkat disibukkan mau mengganggu iklim investasi juga pertumbuhan ekonomi indonesia dengan makro.
saat ini konflik industrial pertanahan terbilang tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. dikhawatirkan pada tahun-tahun ke depan mau lebih tinggi lagi, ini ingin mengganggu investasi, tutur anggota komisi ii dpr zainudin ahmadi selama jakarta, selasa.
untuk 2010, terdata terjadi sebanyak 106 konflik pertanahan, pada 2011 sebanyak 163 konflik dan lalu meningkat menjadi 198 konflik.
perlu banyak role model (konsep) yang gamblang. termasuk usul komisi ii tentang ruu pertanahan, semakin zainudin ahmadi.
Informasi Lainnya:
- Hemat Berwisata ke Pulau Tidung
- Memilih Properi Untuk Investasi
- Memilih Properi Untuk Investasi
- Memilih Properi Untuk Investasi
apabila situasi tersebut tak bisa ditanggulangi, maka kaum investor tak akan menanamkan modalnya menarik di bidang perkebunan, pertanian, atau pertambangan.
efek dominonya merupakan penghasilan benar daerah (pad) mau hilang signifikan. dengan sebab tersebut, pemda harus mau menyerahkan komitmen pada investor.
dalam jangka lama hendak berdampak dalam perlambatan pertumbuhan ekonomi. sebab investor pasti menahan rencana investasi hingga banyak jaminan dari pemerintah daerah, ujar dia.
menurut dia, badan pertanahan nasional (bpn) sebagai pembuat kepentingan dan perpanjangan pemerintah pusat harus bisa menanggulanginya sudah pasti proses penanganannya harus disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing.
sementara tersebut, juru bicara konsorsium pembaruan agraria (kpa) galih andreanto mengatakan, agar kemarin, 45 persen konflik pertanahan selama jenis perkebunan. 30 persen pada sektor pembangunan infrastruktur.
sedangkan 11 persen dalam sektor pertambangan dan 10 persen di sektor kehutanan dan tiga persen dalam sektor pertanian tambak pesisir juga Salah satu persen pada sektor kelautan serta wilayah pesisir pantai.
jadi konflik terbesar selama kemarin banyak dalam sektor perkebunan. sektor ini adalah besar lantaran ketidaktegasan bpn juga campur tangan pemda dan tidak arif pada menyelesaikan masalah, kata galih.