kementerian pertahanan akan membangun pusat pertahanan siber atau cyber defence untuk memelihara kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia (nkri) dari kejahatan dunia maya.
hal tersebut terungkap ketika menteri pertahanan purnomo yusgiantoro bertemu dengan menteri komunikasi dan Informasi tifatul sembiring di kantor kemenkominfo, jakarta, selasa sore.
kami minta saran terhadap kemenkominfo untuk mengembangkan `cyber defence` karena kementerian ini yang punya kapasitas mengembangkan `cyber security`, tutur menhan usai berhadapan menkominfo tifatul sembiring.
pembangunan pertahanan siber itu, kata dia, juga menyertakan tiga angkatan, yaitu tni angkatan darat, tni angkatan laut, juga tni angkatan udara. kemkominfo ingin membantu tata kelola, infrastruktur, peralatan, juga sumber daya manusianya.
menurut purnomo, ancaman serius pada kedaulatan melalui dunia maya telah belum tampak. ada upaya ancaman yang di ini terjadi, namun belum dikategorikan sebagai ancaman pertahanan negara.
Baca Juga: Mencari Dealer Honda - Harga dan Informasi Mobil Honda - Dealer Honda Jakarta
sifatnya masih mikro namun kita tetap harus berhati-hati, katanya.
menkominfo, tifatul sembiring, menungkapkan, serangan ke dunia maya cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir. dimana tercatat, ada sebanyak 36,6 juta kali serangan kepada indonesia, dan sebagian sulit merupakan ekonomi.
agar tingkat keamanan siber kuat dengan demikian kita harus berkoordinasi dengan kementerian juga lembaga negara yang lain, katanya.
saat ini kemkominfo sedang menyiapkan sebuah badan bernama `national cyber security` untuk mengantisipasi ancaman para peretas. badan ini akan menaungi seluruh cyber defence dan dikembangkan kementerian dan lembaga.
selain kemhan dan tni, ada lembaga lain yang dilibatkan, diantara lain, polri, badan intelijen negara (bin), lembaga sandi negara, badan narkotika nasional (bnn), badan nasional penanggulangan terorisme (bnpt) dan instansi dan mengenai segera melalui masalah keamanan, tergolong instansi yang mengurusi persoalan publik semisal bandara, bursa efek serta lainnya.